hukum dagang

KEDUDUKAN HUKUM DAGANG DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Makalah

Disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Hukum Dagang

oleh : DEVI TRI ANITA (10905010055)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WISNUWARDHANA

Tahun 2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia Hukum Dagang memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam kegiatan dagang. Adapun perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat kita hubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa Barat. Pada zaman itu Itali dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Venena, Marseille, Barcelona dan Iain-lain). Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri di samping Hukum Romawi yang berlaku.

Dalam membicarakan kedudukan Hukum Dagang dalam sistem hukum nasional Indonesia, maka diawali dengan mengemukakan definisi dagang itu sendiri. Dengan terlebih dahulu mengemukakan definisinya yang sudah disepakati oleh pakar-pakar ilmu hukum dagang sendiri, maka untuk selanjutnya adalah menguraikan kedudukannya dalam sistem hukum nasional Indonesia.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah :

1. Apakah pengertian hukum dagang?

2. Bagaimana kedudukan hukum dagang dalam sistem hukum nasional Indonesia?

1.3. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian hukum dagang

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum dagang dalam sistem hukum nasional Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk memperoleh keuntungan. Pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan,misalnya :

1. Pekerjaan orang-perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.
2. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi), misalnya Perseroan Terbatas (P.T), Perseroan Firma (Fa),Perseroan Komanditer dan sebagainya guna memajukan perdagangan.
3. Pengangkutan untuk kepentingan lalu-lintas niaga baik di darat, di laut maupun di udara.
4. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.
5. Perantaraan bankir untuk membelanjai perdagangan.
6. Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek, aksep) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Pada zaman dahulu saat kehidupan masih primitif dan tradisional, bentuk perdagangan yang ada ialah “Dagang-Tukar”. Jika seseorang ingin memiliki sesuatu yang tak dapat dibuatnya sendiri, maka ia akan berusaha memperolehnya dengan cara bertukar. Caranya adalah dengan menukar barang yang tidak perlu milik pribadinya dengan barang milik orang lain yang dia perlukan. Kesulitan-kesulitan dalam tukar dagang ini adalah :

1. Orang yang satunya harus memiliki barang yang diminta oleh orang yang lainnya dan nilai pertukarannya kira-kira harus sama. Hal ini berarti, bahwa seorang penjahit, yang hanya mempunyai baju saja, pasti akan mati kelaparan, sebelum ia dapat menemukan orang yang mempunyai beras dan yang ingin ditukarkannya dengan beras.
2. Barang yang akan dipertukarkan harus dapat dibagi-bagi. Kesulitan yang timbul adalah apabila dua ekor ayam dapat ditukarkan (nilainya sama) dengan sebuah celana, maka amat sulitlah untuk dipertukarkan seekor ayam dengan setengah celana.

a. Semakin banyak kebutuhan manusia, semakin banyak pula kesulitan yang ada apabila menggunakan cara dagang tukar tersebut. Oleh karena itu dengan segera orang memakai beberapa benda untuk membandingkan nilai segala barang dengan nilai beberapa benda tertentu. Di samping itu benda tersebut harus disukai oleh umum. Benda-benda yang khusus dipergunakan untuk ditukarkan dengan barang-barang yang diperlukan disebut dengan alat tukar. Pada saat itu alat tukarnya berupa garam, kulit kerang, potongan logam dan semacamnya. Saat ini alat tukar yang digunakan adalah uang.

Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk :

- Membawa / memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat-tempat yang kekurangan (minus).

- Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

- Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.

Orang membagi jenis perdagangan itu :

1) Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang :

a. Perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besar-eksportir).

b. Perdagangan menyebarkan (importir-pedagang besar-pedagang menengah-konsumen).

2) Menurut jenis barang yang diperdagangkan :

Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, misal hasil pertanian, pertambangan, pabrik). Perdagangan buku, musik, kesenian. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).

3) Menurut daerah, tempat perdagangan dijalankan :

a. Perdagangan dalam negeri.

b. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi perdagangan ekspor dan perdagangan impor.

c. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito).

Selain perdagangan, terdapat pula perniagaan (handelszaak). Usaha perniagaan adalah segala usaha kegiatan baik aktif maupun pasif, termasuk juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya itu dimaksud untuk memperoleh keuntungan.

Adapun usaha-usaha perniagaan itu meliputi :

1) Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti :

a. Gedung / kantor perusahaan.

b. Perlengkapan kantor, misal mesin hitung / tulis dan alat-alat lainnya.

c. Gudang beserta barang-barang yang disimpan di dalamnya.

d. Penagihan-penagihan.

e. Utang-utang.

2) Para langganan.

3) Rahasia-rahasia perusahaan.

Selain itu, ternyata kekayaan usaha perniagaan tidak terpisahkan dari kekayaan pribadi. Hal ini seperti yang diungkapkan M. Polak dan W.L.P.A.Molengraaff. Pendapat tersebut didasarkan pada pasal 1131 dan 1132 KUHS. Menurut pasal 1131 KUHS : “Seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta tetap dari seorang debitur (si-berutang), baik yang telah ada maupun yang masih akan diperoleh, merupakan tanggungan bagi perikatan-perikatannya pribadi”. Sedangkan menurut pasal 1132 KUHS, “barang-barang itu merupakan tanggungan bersama bagi semua kreditur-krediturnya (si-berpiutang)”.

Selain berdasarkan asas dari pasal 1131 dan 1132 KUHS, menurut Prof. Sukardono juga hal itu sesuai dengan pasal 6 ayat (1) KUHD tentang keharusan pembukuan yang di bebankan kepada setiap pengusaha yakni keharusan mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan si-pengusaha, baik kekayaan perusahaannya maupun kekayaan pribadinya. Dengan demikian sistem peraturan perundang-undangan Negara kita yang sekarang masih berlaku pada umumnya tidak memperkenankan memisahkan kekayaan perusahaan dari kekayaan pribadi pengusaha, karena untuk pertanggunganjawaban pihak pengusaha terhadap pihak-pihak ketiga (para krediturnya).

Ada pula pendapat yang menganggap keseluruhan yang termasuk dalam perusahaan, baik subjek-subjek seperti para langganan maupun objek-objeknya sebagai satu kesatuan. Dengan demikian kesatuan ini akan lebih tinggi nilainya daripada tiap-tiap bagian dari usaha perniagaan tersebut apabila hanya berdiri sendiri-sendiri (C.S.T. Kansil, 1985 : 1-5)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.

2.2. KEDUDUKAN HUKUM DAGANG DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Hukum perdata dalam arti luas adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang hukum dagang (WVK) beserta sejumlah undang-undang yang disebut undang-undang tambahan lainnya.

Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Subekti mengatakan hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata adakalanya dipakai dalam arti sempit sebagai lawan hukum dagang.

Soedawi Masjchoen Sofwan mengatakan hukum perdata yang diatur dalam KUHperdata disebut Hukum Perdata dalam arti sempit. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk didalamnya hukum dagang. Antara KUHperdata dengan KUHdagang mempunyai hubungan yang erat. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1KUhdagang, yang isinya sebagai berikut: Adagium mengenai hubungan tersebut adalah special derogate legi generali artinya hukum yang khusus yaitu KUHDagang mengesampingkan hukum yang umum yaitu KUHperdata.

Prof. Subekti S.H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD di samping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, oleh karena sebenarnya "Hukum Dagang" tidaklah lain daripada "Hukum Perdata", dan perkataan "dagang" bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi. Seperti telah kita ketahui, pembagian Hukum Sipil ke dalam KUHS dan KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam Hukum Romawi (yang menjadi sumber terpenting dari Hukum Perdata Eropa Barat) belum ada peraturan- peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antar negara baru mulai berkembang pada abad pertengahan.

Hukum dagang selain di atur KUHD dan KUHS juga terdapat berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum di koodifikasikan) seperti :

1. Peraturan tentang koperasi

2. Peraturan pailisemen

3. Undang-undang oktroi

4. Peraturan lalu lintas

5. Peraturan maskapai andil Indonesia

6. Peraturan tentang perusahaan negara

Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada (diatur dalam):

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K.);

KUHD Indonesia telah kira-kira satu abad yang lalu di bawa orang Belanda ke tanah air, mula-mula ia hanya berlaku bagi orang-orang Eropa di Indonesia (berdasarkan asas konkordansi). Kemudian juga dinyatakan berlaku bagi orang-orang Timur Asing, akan tetapi tidak berlaku seluruhnya untuk orang-orang Indonesia.

Isi pokok dari KUHD Indonesia itu ialah:

1. Kitab Pertama berjudul: tentang dagang umumnya yang memuat:

Bab I : dihapuskan (menurut Stb. 1938/276 yang mulai berlaku pada 17 Juli 1938, Bab I yang berjudul: "Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang" yang meliputi pasal 2,3,4, dan 5 telah dihapuskan).

Bab II : Tentang pemegangan buku.

Bab III : Tentang beberapa jenis perseroan.

Bab IV : Tentang bursa dagang, makelar dan kasir.

Bab V : Tentang komisioner, ekspeditur, pengangkut dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.

Bab VI : Tentang surat wesel dan surat order.

Bab VII : Tentang cek, tentang promes dan kuintansi kepada pembawa (aan toonder).

Bab VIII : Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.

Bab IX : Tentang Asuransi atau pertanggungan seumumnya.

Bab X : Tentang pertanggungan (asuransi) terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipenuhi dan pertanggungan jiwa.

2. Kitab Kedua berjudul: tentang hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang terbit dari pelajaran, yang memuat (hukum laut):

BAB I : Tentang kapal-kapal laut dan muatannya

BAB II : Tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan

BAB III : Tentang nahkoda, anak kapal dan penumpang

BAB IV : Tentang perjanjian kerja laut

BAB VA: Tentang pengangkutan barang

BAB VB : Tentang pengangkutan orang

BAB VI : Tentang penubrukan

BAB VII :Tentang pecahnya kapal, diketemukannya barang di laut pendamparan

BabVII : dihapuskan (menurut Stb. 1933 no. 47 yo Stb. 1938

Bab IX : Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan bahaya pembudakkan.

Bab X : Tentang pertanggungan terhadap bahaya dalampengangkutan di daratan, di sungai dan perairan darat.

Bab XI : Tentang kerugian laut (avary).

Bab XII : Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut.

Bab XIII : Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan darat

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya, dalam lapangan perdagangan. Pengertian lain, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.

Dalam hubungan hukum dagang dan hukum perdata dibandingkan pada sistem hukum yang bersangkutan pada negara itu sendiri. Hal ini berarti bahwa yang di atur dalam KUHD sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUHS, bahwa kedudukan KUHD terdapat KUHS adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum. Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata adakalanya dipakai dalam arti sempit sebagai lawan hukum dagang.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2005. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta :PT Intermasa.

___________. 2009. Hukum Dagang di Indonesia. Http:// www. google.com. Diakses tanggal 25 Februari 2010.

___________. 2009. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Http:// www. google.com. Diakses tanggal 25 Februari 2010.